Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiscal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalan atau proses kehidupan ekonomi masyarakat melalui anggaran belanja Negara atau APBN.

    I.        Arti dan Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiscal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.

Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

II.        Konsep-konsep Dasar 

1. Kebijakan Fiskal, perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan pajak

pemerintahan pusat yang dimaksudkan untuk mencapai penggunaan tenaga

kerja-penuh, stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas.

1. Kebijakan Fiskal Ekspansioner, peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam
   perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk
   domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.
2. Kebijakan Fiskal Kontraksioner, pengurangan belanja pemerintah dan/atau

peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.

1. Efek Pengganda, dalam ilmu ekonomi, peningkatan belanja oleh konsumen, perusahaan atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pihak-pihak lain.
   Ketika orang ini membelanjakan pendapatannya, belanja tersebut menjadi
   pendapatan bagi orang lain dan seterusnya, sehingga menyebabkan terjadinya
   peningkatan produksi dalam suatu perekonomian. Efek pengganda dapat juga
   berdampak sebaliknya ketika belanja mengalami penurunan.

1. Kebijakan Fiskal Sisi-Penawaran, kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat.
   Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi
   perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal, karena
   mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian
   dapat dibelanjakan.

III.        Membiayai Defisit & Memanfaatkan Surplus

1. Membiayai defisit
   1. Meminjam dari publik atau luar negeri (crowding out )
   2. Mencetak uang.

1. Memanfaatkan surplus
   1. Mengurangi hutang
   2. Disimpan

1. Masalah dalam Kebijakan Fiskal
   1. Masalah waktu.
   2. Pertimbangan politis.
   3. Respon pelaku ekonomi.
   4. Dampak crowding-out.
   5. Kondisi perekonomian dunia/luar negeri.

IV.        Masalah Pokok Ekonomi Makro

Tingkat kegiatan ekonomi Negara pada suatu waktu tertentu adalah berbentuk salah satu dari tiga keadaan, yaitu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh

(full employment), menghadapi masalah pengangguran dan menghadapi masalah inflasi. (Sadono Sukirno, 2000)

1. Tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment)

Keadaan ini merupakan keadaan yang ideal untuk setiap perekonomian.Dalam perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, pengeluaran agregat yang sebenarnya adalah sama dengan pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kondisi tenaga kerja penuh tercapai ketika pendapat nasional sama dengan pendapat nasional potensial.

1. Masalah Pengangguran

Masalah ini terjadi karena pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Jurang deflasi, yaitu jumlah kekurangan pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kondisi deflasi terjadi sat pendapatan nasional lebih kecil dari pada pendapatan national potensial. Akibatnya, penawaran barang dan jasa jauh melebihi permintaan.

1. Masalah Inflasi

Pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Kelebihan permintaan tersebut akan menimbulkan kenaikan harga-harga inflasi.

Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang (jumlah uang beredar) dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Bank Sentral. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah, mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi.

Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang yang beredar, maka dikatakan pemerintah menempuh kebijakan moneter ekspansif (monetary expansive). Sebaliknya jika jumlah uang yang beredar dikurangi, maka dikatakan pemerintah melakukan kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat (tight money policy).

Kebijakan moneter dibedakan atas kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. kebijakan moneter kuantitatif merupakan kebijakan umum yang berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan kualitatif bersifat kebijakan terpilih atas beberapa aspek masalah moneter yang dihadapi pemerintah.

1. 1.   Kebijakan Moneter Kuantitatif

Kebijakan moneter kuantitatif dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Operasi Pasar Terbuka

Bank sentral dapat melakukan perubahan atas jumlah uang yang beredar dengan cara melakukan jual beli surat-surat berharga. Pada saat perekonomian sedang mengalami “kelesuan” atau resesi, untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi, uang beredar perlu ditambah. tindakan yang dilakukan Bank sentral dengan membeli surat-surat berharga, sehingga uang yang beredar bertambah jumlahnya, Pembayaran yang dilakukan bank sentral menyebabkan cadangan yang ada pada bank-bank umum menjadi bertambah besar.

Sedangkan pada saat inflasi, untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan, uang beredar harus dikurangi. tindakan yang dilakukan bank sentral ialah menjual surat-surat berharga.

1. Mengubah Tingkat Diskonto

Yang dimaksud tingkat bunga diskonto ialah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah kepada bank umum yang meminjam kepada bank sentral. Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga yang lebih rendah maka akan meningkatkan keinginan bank-bank umum untuk meminjam untuk kepada bank sentral. sehingga jumlah uang yang beredar menjadi bertambah.

sebaliknya jika ingin menahan laju pertambahan jumlah uang beredar, pemerintah menaikan tingkat bunga pinjaman. Hal ini akan menekan keinginan bank-bank umum  untuk meminjam kepada bank sentral. sehingga pertambahan jumlah uang yang beredar bisa ditekan.

1. Mengubah Tingkat Cadangan Minimum

Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank untuk memberikan kredit menjadi lebih kecil dibanding sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Demikian juga sebaliknya jika bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar untuk menggerakan kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan menurunkan rasio cadangan minimum di bank-bank umum.

1. 2.   Kebijakan Moneter Kualitatif
2. Pengawasan Kredit secara selektif

Pengawasan kredit secara selektif bertujuan untuk memastikan bahwa bank-bank umum memberikan kredit /pinjaman sesuai dengan program yang dijalankan pemerintah. Misalnya, untuk mendorong kegiatan di sektor industri, bank sentral dapat membuat peraturan terhadap bank-bank umum. Peraturan tersebut mengharuskan bank-bank umum untuk meminjamkan sebagian dananya kepada usaha-usaha di bidang industri.

1. Pembujukan Moral

Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan dan mengendalikan uang yang beredar. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia selaku bank sentral dapat memberikan saran agar perbankan berhati-hati dengan kreditnyaatau membatasi keinginannya untuk meminjamkan uang dari bank sentral.

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1.Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah.

2.Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum

3.Rasio Cadangan Wajib

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.

4.Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.

Kebijakan moneter berupaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Sumber

http://buatblogbaruaaah.blogspot.com/2013/05/kebijakan-moneter

http://www.scribd.com/doc/32623450/Ekonomi-Kebijakan-Fiskal

http://id.shvoong.com/social-sciences/1997514-arti-dan-tujuan- kebijakan-fiskal/